blog sertifikasi IAI

ayo berkunjung ke blog kami yang baru

sertifikasiiai.blogspot.com

semua tentang sertifikasi ada di blog

Apakah laba rugi perusahaan jasa ada harga pokok penjualanya

Pertanyaan tersebut tergolong klasik, namun masih banyak yang bingung antara menyajikan atau tidak menyajikan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi perusahaan jasa. Laporan laba rugi disajikan menurut PSAK 1 khususnya mengenai penyajian “beban” (costs and expenses).
Penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1 paragraf 97/102 menyebutkan bahwa entitas menyajikan analisis “beban” yang diakui dalam laba rugi menggunakan dua metode pengklasifikasian :

1.    Klasifikasi berdasarkan sifat beban
Pada paragraf 100 disebutkan bahwa, entitas menyajikan klasifikasi beban berdasarkan sifatnya. Konon metode ini lebih mudah diterapkan
2.    Klasifikasi berdasarkan fungsi beban
Pada paragraf 101 menyebutkan dengan istilah “metode fungsi beban atau metode biaya penjualan”
Pertanyaanya adalah mengapa PSAK tidak mengulas, secara khusus dan rinci, mengenai tata cara penyajian HPP

1.    Laporan keuangan dibuat untuk kepentingan para pihak diluar perusahaan yang disebut sebagai pengguna laporan keuangan, sedangkan manajemen dianggap sebagai pembuat laporan keuangan
2.    PSAK disusun untuk satu tujuan saja yaitu : melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan supaya laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan bisa memberi informasi yang andal, dan relevan.
3.    PSAK menganggap bahwa pengguna laporan keuangan tidak membutuhkan penajian harga pokok penualan secara rinci
Dari ketiga asumsi dasar diatas, bisa kita lihat dengan jelas mengapa bahasa PSAK lebih sering ditujukan untuk para akuntan eksternal, perspektif yang digunakan oleh PSAK adalah perspektif luar perusahaan

Ada 2 anggapan keliru dan cenderung membingungkan, sehubungan dengan HPP dan Perusahaan jasa :
1.    Perusahaan jasa tidak punya persediaan
2.    Tidak ada persediaan berarti tidak ada harga pokok penjualan
anggapan tersebut cenderung membingungkan, karena pada prakteknya, jenis perusahaan yang murni jasa bisa dihitung jari (misal : konsultan hukum pajak, keuangan, audit, apprasial, aktuaria), selebihnya tidak murni jasa melainkan campuran jasa+dagang

Untuk mengetahui HPP ada di perusahaan jasa atau tidak, berikut penjelasan singkatnya
1.    PSAK tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara menyajikan HPP pada laporan Laba Rugi.  Sehingga tingkat detail penyajian HPP bersifat diskresi diserahkan kepada kebijakan Manajemen, yang penting andal, dan relevan
2.    PSAK tidak mengatur apakah perusahaan jasa sebaiknya menyajikan atau tidak menyajikan HPP. PSAK 1 pragraf 101 hanya menyebutkan bahwa, entitas minimal harus menyajikan “biaya penjualan” yang terpisah dari biaya biaya lainnya
3.    Mayoritas perusahaan yang masuk kelompok usaha pada prakteknya tidak murni jasa melainkan kombinasi jasa dan dagang. Meskuipun kenyataanya KLUnya jasa kenyataanya masih memiliki barang persediaan, dan harus menyajikan harga pokok penjualan pada laba ruginya
4.    GAAP mengenal istilah “cost of revenue” yang disajikan terpisah dari biaya biaya operasional yang bisa dibilang “cost of goods sold” atau HPP pada laba ruginya
5.    “Cost of revenue” adalah segala pengeluaran yang terkait langsung dengan aktifitas pembentukan dan penyerahan jasa. Yang masuk dalam “Cost of Revenue adalah : Komisi penjualan jasa, transportasi, sewa, upah pekerja lepas, tenaga ahli profesional yang sehubungan dengan proses pembentukan dan penyerahan jasa

CHECK OUT GALERY

ayo mampir untuk sekedar lihat-lihat suasana try out USPSAK 13-14 november lalu

klik galery pada blog ini

dan selamat melihat

KETUA DSAK IAI HADIRI WORLD STANDAR SETTERS CONFERENCE

Ketua DSAK, Rosita Uli Sinaga menyampaikan informasi terkini tentang capaian konvergensi IFRS di Indonesia di depan konferensi penyusun standar dunia di London, kamis 25 Oktober 2012. World Standard Setters Conference (WSS) adalah konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh IASB untuk meminta masukan dari para penyusun standar tingkat negara. WSS setiap tahun diadakan di London dan dihadiri pula oleh observer dari organisasi lain yang menjadi pemangku kepentingan IFRS seperti IOSCO dan European Union.

Konferensi ini sangat penting untuk menentukan arah perkembangan IFRS di masa depan. Indonesia tahun ini diwakili oleh ketua DSAK Rosita Uli Sinaga dan penasihan teknis IAI Ersa Tri Wahyuni terlibat dalam diskusi-diskusi hangat bersama para penyusun standar akuntansi negara lain dan IASB.

Berikut adalah pidato ketua DSAK Rosita Uli Sinaga di dalam kegiatan World Standard Setters Conference:

DSAK Chairman’s speech in World Standard Setter Conference London, 25 October 2012.

As the member of G20, Indonesia is committed to actively support the G20 recommendation to achieve one global high quality accounting standard.  Indonesia has made significant progress on IFRS convergence. As of today, our local accounting standards have converged to IFRS except for IAS 41 Agriculture and IFRIC 15 about Real Estate. Although we have not decided a date of full IFRS adoption, we will continue minimising the differences between Indonesian standards and IFRS. We are planning to conduct a research on the benefit and cost analysis on IFRS Implementation in Indonesia next year.

This year we faced many implementation challenges especially multi interpretation issues among users. We have submitted two discussion papers to IFRIC as the example of IFRS multi interpretation in Indonesia. One paper is about Accounting for Land and another one is about accounting for telecommunication tower.

These two examples have caused debate on the national scale because the size of disputable assets is significant; there are many other disputes among practitioners, between companies, auditors and regulators. It is not easy for an emerging country in their first year of IFRS convergence to move from rule based to principle-based accounting standard.

To ensure consistent applica tion of accounting for land, Indonesia accounting standard board has issued our local interpretation which has considered specific land legal framework in Indonesia and treat the land right as PPE. We believe there should be formal mechanism in place to ensure consistent application of IFRS, both locally and internationally. In a very rare circumstance, national standard setter may decide to issue their own interpretation or guidance, which need to be considered in compliance with IFRS. 

BI Siap Terapkan Laporan Keuangan Berdasarkan Akrual

Ikatan Akuntan Indonesia-Jakarta. Bank Indonesia (BI) saat ini tengah menyiapkan sistem penyajian dan pelaporan keuangan atas dasar akrual. Akan tetapi, karena BI sendiri merupakan sebuah entitas unik maka system akuntansi keuangan (SAK) yang accrual base itu penerapannya lebih beraroma BI, artinya menggunakan ala BI. Saat ini, bentuknya masih dalam draft Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) BI sebelum nantinya akan dibuat dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG). Demikian disebutkan oleh Ketua Dewan Pengarah PDP2LK BI, Rosita Uli Sinaga, dalam acara limited hearing dengan stakeholder terkait di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/10).

Menurut Rosita, seperti yang tercantum dalam draftnya, tujuan LK BI adalah untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. LK ini mencakup informasi tentang dampak  keuangan dari kebijakan BI terhadap posisi keuangan dan surplus atau deficit BI.

“Makanya, untuk mencapai tujuannya tersebut, LK BI pun disusun atas dasar akrual. Dengan dasr ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian. Artinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kemudian dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam LK pada priode bersangkutan,” tutur dia.

Dia menambahkan, dengan LK yang disusun atas dasar akrual ini, maka akan memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas. Tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. “Oleh karena itu, LK ini menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan,” imbuh Rosita yang juga Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) ini.

Namun posisi BI sendiri adalah unik. Sehingga dengan keunikan ini, maka LK yang disusun atas dasar akrual ini harus akrual ala BI yang disesuaikan dengan tujuan BI. Sebagai contoh, pada saat BI membeli valuta asing (valas), tujuannya itu untuk intervensi, maka ‘kepribadiannya’ pun tidak tepat kalau berdasar entitas komersial. Karena kalau entitas komersial, misalkan dia melakukan jual-beli valas, maka tujuannya jelas untuk mencari untung, dengan demikian delta nilai wajarnya itu tercermin dalam laporan laba-rugi.

“Tapi untuk BI karena tujuannya untuk intervensi valas maka seharusnya perubahan valas itu tidak dianggap dalam laporan laba-ruginya. Karena BI ini banyak transaksi yang unik,” jelas dia.  Keunikan sendiri, kata dia, terlihat dari dua hal. Pertama, adanya transaksi yang hanya terdapat di bank sentral. Dan kedua, adanya transaksi yang terdapat di entitas lain, namun di lakukan BI dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.

Ditanya kapan kira-kira akan diusulkan dan kemduian menjadi PDG, dia sendiri berharap draft ini bisa secepatnya dapat dirumuskan, sehingga bisa segera dibuat menjadi kebijakan dalam PDG. “Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini sudah bisa menjadi PDG,” harapnya.

Sementara Harti Haryani, Direktur Keuangan Intern BI menyebutkan, dari hasil draft tersebut nantinya akan difinalisasi menjadi PDG. Setelah itu akan dituangkan dalam Kebijakan Akuntansi Keuangan BI (KAK-BI). “Jadi untuk lebih teknisnya itu akan dibuat kebijakan tersebut. Tapi prosesnya masih sama. Untuk aturan teknisnya juga ditetapkan melalui PDG, kemudian melalui Komite KAK BI. Tapi kalau yang sangat teknis seperti yang mengatur debit-kredit, itu di bagian saya dikeluarkannya. Nanti dalam bentuk Surat Edaran (SE) BI,” tegas dia.

Penyusunan LK BI sendiri, kata Harti, masih menggunakan SAK umum dan menggunakan beberapa tiruan yang dilakukan di bank sentral lain, jika satu transaksi tidak diatur dalam SAK umum. Akan tetapi selama ini, kenapa kebijakaan ini baru dirumuskan, karena pendapat-pendapat dari banyak paka belum menjadi kata sepakat.

“Tadi Bu Rosita menyebutkan, setelah dilakukan penelitian dari tahun 2008, tapi masih sulit untuk medapat satu opini bahwa system penyusunan LK BI harus beda dengan yang lain. Awalnya sih kita sudah punya SAK umum, sudah punya penyusunan LK berdasar bank sentral lainn, Kemudian juga terkaitt keterlibatan dan hubungan IMF, kita juga ikut dari system bank sentral lain dan dari IMF sendiri. Tapi lewat aturan yang ini akan lebih komprehensif,” tuturnya

Sekilas cerita simposium nasional akuntansi (SNA) XV Banjarmasin

Sebanyak 427 naskah tercatat beradu menuju ajang simposium nasional akuntansi (SNA) XV banjarmasin jumlah yang dinyatakan lolos mencapai 118 artikel

SNA  adalah agenda rutin pertemuan tahunan akuntan pendidik seluruh indonesia sebagai wadah komunikasi ilmiah untuk memaparkan hasil penelitian akuntansi.

Hasil akhir SNA adalah melahirkan sejumlah solusi alternatif untuk semakin mendekatkan dan mengurangi kesenjangan antara teori dan hasil riset di dunia ilmiah dengan realitas praktik di sektor bisnis dan sektor publik.

\Hasil riset SNA menjadi acuan penting dalam menilai kualitas riset akuntansi di indonesia dan menjadi referensi utama para periset indonesia.

Dalam tema kali ini SNA membahas tema “Fraud And Forensic : peran Akuntan dalam pemberantasan korupsi.” Dari tema ini diharapkan peran akuntan dalam pemberantasan korupsi  dan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Berikut adalah makalah terbaik SNA XV banjarmasin :

1.       Nama : Herlina Rahmawati Dewi S.E., M.Sc., & Dr. Supriyadi M.Sc

Bidang kajian : akuntansi manajemen dan keperilakuan

Jenis penelitian                 :kuantitatif

Judul : Keaktifan Montirong Control dan Penalaran Moral Individu Dalam De-eskalasi komitment

Institusi : Universitas Islam Indonesia & Universitas Gadjah Mada

2.       Nama : Dr. Soegiharto M.Acc,. Ak.

Bidang kajian : akuntansi keuangan dan pasar modal

Jenis penelitian                 :kuantitatif

Judul : Why Do Bidder CEOs Get Diciplined Following Mergers

Institusi : STIE YKPN Yogyakarta

3.       Nama : Dr. Ari Kamayanti A.md. S.E., M.M., Ak.

Bidang kajian : pendidikan akuntansi

Jenis penelitian                 :kualitatif

Judul : Cinta: Tindakan Berkesadaran Akuntan (Pendekatan Dialogis dalam Pendidikan Akuntansi)

Institusi : Universitas Brawijaya

-Majalah Akuntan Indonesia-

(Dimana) Peran Akuntan dalam Pemberantasan Korupsi

Keraguan publik terhadap peran akuntan dalam pemberantasan dan korupsi dan (fraud) harus
dibuktikan dengan kebijakan dan langkah nyata. Penegakan etika harus menjadi 'ruh' dan
energi dalam eksistensi keprofesian

Diharapkan Profesi akuntan dapat berperan sebagai penggerak manajemen pemerintahan yang bersih dan dapat membersihkan serta penjaga dari bad governance seperti kick back, suap, gratifikasi, fee terselubung, kolusi atau imbalan kepengurusan.

Semakin banyak pendeteksian semakin banyak pengendalian, berarti semakin tidak optimal strategi pencegahan korupsi

try out USPSAK 2

Try Out Ujian Sertifikasi PSAK 2 akan segera dilaksanakan pada selasa-rabu 13 dan 14 november 2012

untuk pendaftaran hubungi:

Ikatan Akuntan Indonesia, Grha Akuntan JL sindanglaya no1 Menteng Jakarta Pusat. Telp 021 31904232. email : registrasi@iaiglobal.or.id. atau klik http://www.iaiglobal.or.id/v02/