blog sertifikasi IAI

ayo berkunjung ke blog kami yang baru

sertifikasiiai.blogspot.com

semua tentang sertifikasi ada di blog

Apakah laba rugi perusahaan jasa ada harga pokok penjualanya

Pertanyaan tersebut tergolong klasik, namun masih banyak yang bingung antara menyajikan atau tidak menyajikan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi perusahaan jasa. Laporan laba rugi disajikan menurut PSAK 1 khususnya mengenai penyajian “beban” (costs and expenses).
Penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1 paragraf 97/102 menyebutkan bahwa entitas menyajikan analisis “beban” yang diakui dalam laba rugi menggunakan dua metode pengklasifikasian :

1.    Klasifikasi berdasarkan sifat beban
Pada paragraf 100 disebutkan bahwa, entitas menyajikan klasifikasi beban berdasarkan sifatnya. Konon metode ini lebih mudah diterapkan
2.    Klasifikasi berdasarkan fungsi beban
Pada paragraf 101 menyebutkan dengan istilah “metode fungsi beban atau metode biaya penjualan”
Pertanyaanya adalah mengapa PSAK tidak mengulas, secara khusus dan rinci, mengenai tata cara penyajian HPP

1.    Laporan keuangan dibuat untuk kepentingan para pihak diluar perusahaan yang disebut sebagai pengguna laporan keuangan, sedangkan manajemen dianggap sebagai pembuat laporan keuangan
2.    PSAK disusun untuk satu tujuan saja yaitu : melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan supaya laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan bisa memberi informasi yang andal, dan relevan.
3.    PSAK menganggap bahwa pengguna laporan keuangan tidak membutuhkan penajian harga pokok penualan secara rinci
Dari ketiga asumsi dasar diatas, bisa kita lihat dengan jelas mengapa bahasa PSAK lebih sering ditujukan untuk para akuntan eksternal, perspektif yang digunakan oleh PSAK adalah perspektif luar perusahaan

Ada 2 anggapan keliru dan cenderung membingungkan, sehubungan dengan HPP dan Perusahaan jasa :
1.    Perusahaan jasa tidak punya persediaan
2.    Tidak ada persediaan berarti tidak ada harga pokok penjualan
anggapan tersebut cenderung membingungkan, karena pada prakteknya, jenis perusahaan yang murni jasa bisa dihitung jari (misal : konsultan hukum pajak, keuangan, audit, apprasial, aktuaria), selebihnya tidak murni jasa melainkan campuran jasa+dagang

Untuk mengetahui HPP ada di perusahaan jasa atau tidak, berikut penjelasan singkatnya
1.    PSAK tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara menyajikan HPP pada laporan Laba Rugi.  Sehingga tingkat detail penyajian HPP bersifat diskresi diserahkan kepada kebijakan Manajemen, yang penting andal, dan relevan
2.    PSAK tidak mengatur apakah perusahaan jasa sebaiknya menyajikan atau tidak menyajikan HPP. PSAK 1 pragraf 101 hanya menyebutkan bahwa, entitas minimal harus menyajikan “biaya penjualan” yang terpisah dari biaya biaya lainnya
3.    Mayoritas perusahaan yang masuk kelompok usaha pada prakteknya tidak murni jasa melainkan kombinasi jasa dan dagang. Meskuipun kenyataanya KLUnya jasa kenyataanya masih memiliki barang persediaan, dan harus menyajikan harga pokok penjualan pada laba ruginya
4.    GAAP mengenal istilah “cost of revenue” yang disajikan terpisah dari biaya biaya operasional yang bisa dibilang “cost of goods sold” atau HPP pada laba ruginya
5.    “Cost of revenue” adalah segala pengeluaran yang terkait langsung dengan aktifitas pembentukan dan penyerahan jasa. Yang masuk dalam “Cost of Revenue adalah : Komisi penjualan jasa, transportasi, sewa, upah pekerja lepas, tenaga ahli profesional yang sehubungan dengan proses pembentukan dan penyerahan jasa

CHECK OUT GALERY

ayo mampir untuk sekedar lihat-lihat suasana try out USPSAK 13-14 november lalu

klik galery pada blog ini

dan selamat melihat

KETUA DSAK IAI HADIRI WORLD STANDAR SETTERS CONFERENCE

Ketua DSAK, Rosita Uli Sinaga menyampaikan informasi terkini tentang capaian konvergensi IFRS di Indonesia di depan konferensi penyusun standar dunia di London, kamis 25 Oktober 2012. World Standard Setters Conference (WSS) adalah konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh IASB untuk meminta masukan dari para penyusun standar tingkat negara. WSS setiap tahun diadakan di London dan dihadiri pula oleh observer dari organisasi lain yang menjadi pemangku kepentingan IFRS seperti IOSCO dan European Union.

Konferensi ini sangat penting untuk menentukan arah perkembangan IFRS di masa depan. Indonesia tahun ini diwakili oleh ketua DSAK Rosita Uli Sinaga dan penasihan teknis IAI Ersa Tri Wahyuni terlibat dalam diskusi-diskusi hangat bersama para penyusun standar akuntansi negara lain dan IASB.

Berikut adalah pidato ketua DSAK Rosita Uli Sinaga di dalam kegiatan World Standard Setters Conference:

DSAK Chairman’s speech in World Standard Setter Conference London, 25 October 2012.

As the member of G20, Indonesia is committed to actively support the G20 recommendation to achieve one global high quality accounting standard.  Indonesia has made significant progress on IFRS convergence. As of today, our local accounting standards have converged to IFRS except for IAS 41 Agriculture and IFRIC 15 about Real Estate. Although we have not decided a date of full IFRS adoption, we will continue minimising the differences between Indonesian standards and IFRS. We are planning to conduct a research on the benefit and cost analysis on IFRS Implementation in Indonesia next year.

This year we faced many implementation challenges especially multi interpretation issues among users. We have submitted two discussion papers to IFRIC as the example of IFRS multi interpretation in Indonesia. One paper is about Accounting for Land and another one is about accounting for telecommunication tower.

These two examples have caused debate on the national scale because the size of disputable assets is significant; there are many other disputes among practitioners, between companies, auditors and regulators. It is not easy for an emerging country in their first year of IFRS convergence to move from rule based to principle-based accounting standard.

To ensure consistent applica tion of accounting for land, Indonesia accounting standard board has issued our local interpretation which has considered specific land legal framework in Indonesia and treat the land right as PPE. We believe there should be formal mechanism in place to ensure consistent application of IFRS, both locally and internationally. In a very rare circumstance, national standard setter may decide to issue their own interpretation or guidance, which need to be considered in compliance with IFRS. 

BI Siap Terapkan Laporan Keuangan Berdasarkan Akrual

Ikatan Akuntan Indonesia-Jakarta. Bank Indonesia (BI) saat ini tengah menyiapkan sistem penyajian dan pelaporan keuangan atas dasar akrual. Akan tetapi, karena BI sendiri merupakan sebuah entitas unik maka system akuntansi keuangan (SAK) yang accrual base itu penerapannya lebih beraroma BI, artinya menggunakan ala BI. Saat ini, bentuknya masih dalam draft Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) BI sebelum nantinya akan dibuat dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG). Demikian disebutkan oleh Ketua Dewan Pengarah PDP2LK BI, Rosita Uli Sinaga, dalam acara limited hearing dengan stakeholder terkait di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/10).

Menurut Rosita, seperti yang tercantum dalam draftnya, tujuan LK BI adalah untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. LK ini mencakup informasi tentang dampak  keuangan dari kebijakan BI terhadap posisi keuangan dan surplus atau deficit BI.

“Makanya, untuk mencapai tujuannya tersebut, LK BI pun disusun atas dasar akrual. Dengan dasr ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian. Artinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kemudian dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam LK pada priode bersangkutan,” tutur dia.

Dia menambahkan, dengan LK yang disusun atas dasar akrual ini, maka akan memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas. Tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. “Oleh karena itu, LK ini menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan,” imbuh Rosita yang juga Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) ini.

Namun posisi BI sendiri adalah unik. Sehingga dengan keunikan ini, maka LK yang disusun atas dasar akrual ini harus akrual ala BI yang disesuaikan dengan tujuan BI. Sebagai contoh, pada saat BI membeli valuta asing (valas), tujuannya itu untuk intervensi, maka ‘kepribadiannya’ pun tidak tepat kalau berdasar entitas komersial. Karena kalau entitas komersial, misalkan dia melakukan jual-beli valas, maka tujuannya jelas untuk mencari untung, dengan demikian delta nilai wajarnya itu tercermin dalam laporan laba-rugi.

“Tapi untuk BI karena tujuannya untuk intervensi valas maka seharusnya perubahan valas itu tidak dianggap dalam laporan laba-ruginya. Karena BI ini banyak transaksi yang unik,” jelas dia.  Keunikan sendiri, kata dia, terlihat dari dua hal. Pertama, adanya transaksi yang hanya terdapat di bank sentral. Dan kedua, adanya transaksi yang terdapat di entitas lain, namun di lakukan BI dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.

Ditanya kapan kira-kira akan diusulkan dan kemduian menjadi PDG, dia sendiri berharap draft ini bisa secepatnya dapat dirumuskan, sehingga bisa segera dibuat menjadi kebijakan dalam PDG. “Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini sudah bisa menjadi PDG,” harapnya.

Sementara Harti Haryani, Direktur Keuangan Intern BI menyebutkan, dari hasil draft tersebut nantinya akan difinalisasi menjadi PDG. Setelah itu akan dituangkan dalam Kebijakan Akuntansi Keuangan BI (KAK-BI). “Jadi untuk lebih teknisnya itu akan dibuat kebijakan tersebut. Tapi prosesnya masih sama. Untuk aturan teknisnya juga ditetapkan melalui PDG, kemudian melalui Komite KAK BI. Tapi kalau yang sangat teknis seperti yang mengatur debit-kredit, itu di bagian saya dikeluarkannya. Nanti dalam bentuk Surat Edaran (SE) BI,” tegas dia.

Penyusunan LK BI sendiri, kata Harti, masih menggunakan SAK umum dan menggunakan beberapa tiruan yang dilakukan di bank sentral lain, jika satu transaksi tidak diatur dalam SAK umum. Akan tetapi selama ini, kenapa kebijakaan ini baru dirumuskan, karena pendapat-pendapat dari banyak paka belum menjadi kata sepakat.

“Tadi Bu Rosita menyebutkan, setelah dilakukan penelitian dari tahun 2008, tapi masih sulit untuk medapat satu opini bahwa system penyusunan LK BI harus beda dengan yang lain. Awalnya sih kita sudah punya SAK umum, sudah punya penyusunan LK berdasar bank sentral lainn, Kemudian juga terkaitt keterlibatan dan hubungan IMF, kita juga ikut dari system bank sentral lain dan dari IMF sendiri. Tapi lewat aturan yang ini akan lebih komprehensif,” tuturnya

Sekilas cerita simposium nasional akuntansi (SNA) XV Banjarmasin

Sebanyak 427 naskah tercatat beradu menuju ajang simposium nasional akuntansi (SNA) XV banjarmasin jumlah yang dinyatakan lolos mencapai 118 artikel

SNA  adalah agenda rutin pertemuan tahunan akuntan pendidik seluruh indonesia sebagai wadah komunikasi ilmiah untuk memaparkan hasil penelitian akuntansi.

Hasil akhir SNA adalah melahirkan sejumlah solusi alternatif untuk semakin mendekatkan dan mengurangi kesenjangan antara teori dan hasil riset di dunia ilmiah dengan realitas praktik di sektor bisnis dan sektor publik.

\Hasil riset SNA menjadi acuan penting dalam menilai kualitas riset akuntansi di indonesia dan menjadi referensi utama para periset indonesia.

Dalam tema kali ini SNA membahas tema “Fraud And Forensic : peran Akuntan dalam pemberantasan korupsi.” Dari tema ini diharapkan peran akuntan dalam pemberantasan korupsi  dan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Berikut adalah makalah terbaik SNA XV banjarmasin :

1.       Nama : Herlina Rahmawati Dewi S.E., M.Sc., & Dr. Supriyadi M.Sc

Bidang kajian : akuntansi manajemen dan keperilakuan

Jenis penelitian                 :kuantitatif

Judul : Keaktifan Montirong Control dan Penalaran Moral Individu Dalam De-eskalasi komitment

Institusi : Universitas Islam Indonesia & Universitas Gadjah Mada

2.       Nama : Dr. Soegiharto M.Acc,. Ak.

Bidang kajian : akuntansi keuangan dan pasar modal

Jenis penelitian                 :kuantitatif

Judul : Why Do Bidder CEOs Get Diciplined Following Mergers

Institusi : STIE YKPN Yogyakarta

3.       Nama : Dr. Ari Kamayanti A.md. S.E., M.M., Ak.

Bidang kajian : pendidikan akuntansi

Jenis penelitian                 :kualitatif

Judul : Cinta: Tindakan Berkesadaran Akuntan (Pendekatan Dialogis dalam Pendidikan Akuntansi)

Institusi : Universitas Brawijaya

-Majalah Akuntan Indonesia-

(Dimana) Peran Akuntan dalam Pemberantasan Korupsi

Keraguan publik terhadap peran akuntan dalam pemberantasan dan korupsi dan (fraud) harus
dibuktikan dengan kebijakan dan langkah nyata. Penegakan etika harus menjadi 'ruh' dan
energi dalam eksistensi keprofesian

Diharapkan Profesi akuntan dapat berperan sebagai penggerak manajemen pemerintahan yang bersih dan dapat membersihkan serta penjaga dari bad governance seperti kick back, suap, gratifikasi, fee terselubung, kolusi atau imbalan kepengurusan.

Semakin banyak pendeteksian semakin banyak pengendalian, berarti semakin tidak optimal strategi pencegahan korupsi

try out USPSAK 2

Try Out Ujian Sertifikasi PSAK 2 akan segera dilaksanakan pada selasa-rabu 13 dan 14 november 2012

untuk pendaftaran hubungi:

Ikatan Akuntan Indonesia, Grha Akuntan JL sindanglaya no1 Menteng Jakarta Pusat. Telp 021 31904232. email : registrasi@iaiglobal.or.id. atau klik http://www.iaiglobal.or.id/v02/

Ursus PSAK terkini IAI cabang Depok

ayo segera daftarkan diri anda dalam kursus PSAK terkini tanggal 17 November 2012- 6 Januari 2012 ke :

Ikatan Akuntan Indonesia Cabang Depok. Ruko ITC JL. Margonda Raya Depok, atau klik www.iaiglobal.or.id

IPSASB PUBLISHES CONSULTATION PAPER ON IPSASs AND GOVERNMENT FINANCE STATISTICS REPORTING GUIDELINES

The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) today released for comment the Consultation Paper (CP), IPSASs and Government Finance Statistics Reporting Guidelines. The Consultation Paper was developed by a task force that includes representation from both the IPSASB and the statistical community, including international organizations such as the International Monetary Fund and Eurostat, and national representatives from Brazil, the United Kingdom, South Africa, and Switzerland.

The Consultation Paper aims to help reduce differences between Government Finance Statistics (GFS) reporting guidelines and International Public Sector Accounting Standards (IPSASs). It provides an overview of differences between GFS reporting guidelines and IPSASs, and identifies opportunities to reduce these differences for consideration by either the IPSASB or the statistical community.

The Consultation Paper also aims to support governments’ use of integrated financial information systems that can generate both IPSAS financial statements and GFS reports. Using a single integrated financial information system can result in significant benefits, including reduction of GFS report preparation time, costs, and effort. Improvements are also likely to the source data for GFS reports, with flow-on benefits in terms of report quality.

Use of audited financial reporting data prepared on an accrual basis will substantially improve the data used for the preparation of GFS reports and therefore for policy making. The use of high-quality upstream data is a matter of urgency, considering the issues which led to the sovereign debt crisis.

“Both governments’ general purpose financial reports and their financial statistics on the general government sector provide important information about governments’ finances,” said IPSASB Chair Andreas Bergmann. “This Consultation Paper shows that there is further scope to reduce differences between IPSASs and GFS reporting guidelines, with benefits to the users of both types of reports. It also proposes practical ways that governments can improve their management of such differences, so as to efficiently generate data for both their IPSAS financial statements and GFS reports from the same integrated financial information system.”

KESEMPATAM BERKARIR

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan yang berkembang pesat, aktif melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikasi. Dalam rangka Melaksanakan program Konvergensi IFRS 2012, peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi akuntan di Indonesia, IAI membuka kesempatan berkarir bagi personil yang berkualitasuntuk menempati posisi :

Staf Pendidikan dan Sertifikasi

1. Pendidikan Sarjana Akuntansi dengan minimal IPK 3,00
2. menguasai Bahasa Inggris
3. Proaktif dan Komunikatif
4. Mampu belajar dengan cepat

Lamaran diterima paling lambat 2 minggu setelah iklan ini dipasang, kirimkan lamaran lengkap dilampiri CV dan foto terbaru kepada : HRD IAI

IKATAN AKUNTAN INDONESIA, Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya no 1 Menteng Jakarta Pusat 10310 atau melalui email : hrd@iaiglobal.or.id

2 hari menjelang try out

ayo segera daftarkan diri anda dalam try out USPSAK ke
Grha akuntan, jalan sindanglaya no1 menteng jakarta pusat, telp. 021 31904232 atau email ke cpsak@iaiglobal.or.id, registrasi@iaiglobal.or.id, marketingiaipusat@iaiglobal.or.id

try out USPSAK

sehubungan dengan akan diadakanya USPSAK, Ikatan Akuntan Indonesia mengadakan Try Out USPSAK yang adakan diadakan Pada :

hari tanggal : selasa-rabu/ 16-17 oktober
lokasi : IAI cabang MOI kelapa gading

keterangan lebih lanjut hubungi :
Ikatan Akuntan Indonesia, Grha Akuntan JL sindanglaya no1 Menteng Jakarta Pusat. Telp 021 31904232. email : registrasi@iaiglobal.or.id. atau klik http://www.iaiglobal.or.id/v02/

Pengumuman kelulusan USPSAK periode 2 (18-19 Juli 2012)

IAI mengucapkan selamat dan sukses kepada para lulusan US PSAK yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2012. Peserta yang telah lulus berhak menyandang sebutan CPSAK dari IAI. Periode ini IAI memberikan sebutan CPSAK  kepada 9 orang peserta US PSAK.
Berikut nama-nama lulusan US PSAK yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2012:


1. Yeterina Widi Nugrahanti
2. Ronny Prabowo
3. Ilham Agustomo
4. Fajar Pratama
5. Wasono Hastoatmodjo
6. Yada Braguna
7. Agung Purnomo
8. Emielda Fadhilla
9. Sudarmadi

Pemegang Sebutan  “CPSAK” wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) berupa seminar dan atau lokakarya dalam bidang PSAK dan atau Akuntansi Keuangan untuk mempertahankan sebutan “CPSAK” yang dimilikinya, sesuai dengan ketentuan PPL IAI. Minimal angka kredit yang wajib dipenuhi setiap tahunnya adalah sepuluh (10) SKP.

Pemegang sebutan “CPSAK” yang gagal memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka IAI akan mencabut sebutan “CPSAK” yang disandangnya.

Demikianlah pengumuman tersebut kami sampaikan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi IAI (021) 3190 4232 Ext. 255, 151.

IAI ON YM!

sekarang IAI on Ym loh, Bagi anda yang mau tanya2 seputar sertifikasi, Pendidikan profesi berkelanjutan, In House Training atau hal hal lainnya seputar IAI anda bisa chat on melalui yahoo messanger anda kontak yahoo dapat dilihat di website :
http://www.iaiglobal.or.id/v02/

anda dapat memilih kontak sesuai kebutuhan anda dengan cara on yahoo messanger anda terlebih dahulu

IAI PPL on Yahoo messanger

sekarang bagi yang mau bertanya tentang sertifikasi atau tentang workshop dan kursus bisa lewat YM, cukup add : iaippl@yahoo.com untuk PPL, workshop dan kursus dari yahoo messanger anda, dan anda bisa berinteraksi dengan admin yang bertugas

selamat mencoba

IASB dan FASB Alot Berdebat Kontrak Asuransi Fase 2 dan Pendapatan

London, 26 September 2011 – Sejak diterbitkannya exposure draft kontrak asuransi fase dua bulan Juli 2010, IASB telah menangguhkan beberapa kali tenggat waktu penyelesaian akuntansi kontrak asuransi fase 2 yang seharusnya selesai tahun 2011. Keterlambatan ini memicu kekhawatiran para penyusun standar di asia dan oceania yang bergabung dalam AOSSG dan berusaha mendorong IASB untuk segera menyelesaikannya dan bahkan mengusulkan untuk meninggalkan FSAB bila memang “konvergensi dengan US GAAP” menjadi alasan lambannya penyelesaian standar ini.

Dalam rapat bersama IASB dan FASb hari Senin, 24 September2012, terlihat kedua penyusun standar ini berusaha untuk mendiskusikan hal-hal penting untuk memenuhi tuntutan dunia. Ersa Tri Wahyuni, penasihat teknis Ikatan Akuntan Indonesia yang mengamati jalannya rapat tersebut mengakui peliknya beberapa permasalahan akuntansi asuransi yang didiskusikan.

“Standar akuntansi untuk asuransi di bawah US GAAP sudah jauh lebih dulu dikembangkan dan diterapkan di Amerika, sedangkan standar akuntansi asuransi di bawah IFRS masih sangat longgar sehingg justru membuat praktik di lapangan jadi seragam. Model bisnis asuransi juga sangat kompleks dan bervariasi dari mulai asuransjiwa sampai asuransi kerugian dengan berbagai kombinasi fitur proteksi dan investasi. Untuk membuat satu model kontrak asuransi yang akan berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi tentunya bukan hal yang mudah.” Ujar Ersa.

Proses penyelesaian kontrak asuransi fase 2 juga akan membawa dampak pada Indonesia yang sedang melakukan konvergensi IFRS. Ersa juga mengungkapkan bahwa di Indonesia sendiri, DSAK-IAI baru menerapkan standar IFRS 4 yang fase1 tahun 2012 dan sedang membuat bulletin teknis untuk membantu para pengguna standar menerapkannya.

Dalam rapatnya, IASB dan FSAB membahas ketentuan transisi baik ketentuan transisi secara umum dan ketentuan transisi khusu mengenai pengunaan pertimbangan praktis (Pratical Expedients) untuk menentukan discountn rate di masa transisi. Pengaturan untuk biaa akuisisi kotrak asuransi juga masuk dalam agenda pembahasan.

“Mengenai penggunaan pertimbangan praktis dalam menentukan discount rate di masa transisi, diskusi cukup singkat dan usulan staff IASB mendapat dukungan dari para anggota dewan. Sedangkan untuk ketentuan transisi lainnya, diskusi berjalan cukup alot karena beberapa opsi yang diberikan oleh staff tidak ada yang sempurna. Namun keputusan IASB dan FASB untuk tidak mengambil opsi retrospective penuh pastinya akan diapresiasi oleh industri asuransi.”ungkap Ersa yang mengikuti perdebatan secara langsung.

Selain kontrak asuransi, hari senin kemarin, IASB dan FASAB juga membahas perkembangan standar pengakuan pendapatan yang juga sangat pelik. Akuntansi untuk pengakuan pendapatan dari kontrak pelanggan juga sudah cukup lama didiskusikan, lagi-lagi ini juga merupakan salah satu standar yang masukan dalam MoU konvergensi dengan FSAB sehingga diskusinya menjadi berlarut-larut. Dimulai sejak diterbitkannya discussion papaer pada bulan Oktober 2008, model pendapatan yang diusulkan oleh IASB memeng cukup kontroversial sehingg November 2011, IASB menerbitkan ulang exposure draft yang sebelumnya sudah diterbitkan pada Juni 2012.

Di dalam diskusi senin kemarin, ada empat usulan yang dbahas di dalam rapat bersama IASB namun yang menjadi perdebatan hangat adalah mengenai penyajian penurunan nilai dari piutang. “anggta IASB berdebat apakah pendapatan disajikan secara bruto atau secara neto. Beberapa angoa IASB menginginkan hanya ada satu penyajian revenue saja secara bruto sedangkan impairment disajikan pada kelompok biaya. Sebagian lagi menyetujui bahwa pendapatan bruto disajikan dan juga pendapatan neto disajikan setelah dikurangi penurunan piiutan” jelas Ersa.

Mengingat bahwa standar in iakan mengusulkan satu model pendapatan yang akan berlaku untuk semua jenis industri, maka anggota IASB dan FASB cukup berhati-hati dalam menyelesaikan standar in terutama terkait dengan industri yang memiliki kontrak jangka panjang seperti konstruksi. Staff IASB mengusulkan beberapa perbaikan untuk memberikan petunjuk yang lebih jelah bagaimana menghadapi kendapa perhitungan pendapatan kontrak jangka panjang adalah mnghilangkan kata “reasonable assured” di pragrag 81 ED Revenue tahun 2011. IASB menerima masukan bahwa definisi reasonable assured membingungkan karena digunakan juga di standar-standar auditing dan standar IFRS/US GAAP lainnya. Sehingga kata reasonable assured diganti dengan panduan yang lebih baik untuk menentukan apakah entitas memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan prediksi atas pendapatannya (predictive experience). Penghapusan kata reasonable assured ini ditentang oleh beberapa anggoa IASB karena dirasakan konsep predictive experience lebih lemah daripada kata reasonable assure. Pembahasan mengenai akuntansi pendapatan akan masih berlanjut sampau akhir 2012 dengan target terbit IFRS pertengahan tahun 2013.

IASB akan meneruskan rapat mereka sampai hari Jum’at, 28 September dengan beberapa agenda penting lainnya seperti melanjutkan diskusi kontrak asuransi, juga membahas akuntansi untuk instrument keuangan, agrikultur dan kerangka konseptual.

Penjelasan lebih rinci tentang pengakuan pendapatn dapat dipelajari dari tauntan ini:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Revenue-Recognition/Pages/Revenue-Recognition.aspx

penjelasan lebih rinci tentang kontrak asuransi dapat dipelajari dari tautan ini:

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Insurance-Contracts/Pages/Insurance-Contracts.aspx

Open House Ikatan Akuntan Indonesia

sebagai wujud komitmen besar IAI memberikan pemahaman pada stakeholker keprofesian tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAK), maka IAI mengadakan konsultasi publik dalam penerapan SAK terbaru

dalam ajang ini peserta akan memperoleh kesempatan berkonsultasi langsung dengan tim teknis dan tim implementasi IFRS, sehingga memperoleh perspektif yang akurat.

open house ini diadakan pada :

hari/tanggal : Jumat/28 September 2012
Jam : 14.00-17.00 WIB

BE THE FIRST IN OUR OPEN HOUSE

nb : Keterangan lebih jelas hubungi : (021) 31904232 atau di website www.iaiglobal.or.id

aset negara tumbuh 24,7%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melansir nilai aset negara er 31 Desember 2011 mencapai Rp. 3.023,44 triliun, dengan kewajiban negara sebesar Rp. 1.947,37 triliun.

Dengan demikian, kekayaan bersih negara mencapai Rp. 1.076,07 triliun. Menteri Keuangan Agus Martowadojo mengungkapkan, nilai aset negara memang mengalami kemajuan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut tidak bisa lepas dari perbaikan inventarisasi baik dari sisi jumlah maupun jenis.

Sebagai informasi, per 31 Desember 2010 aset negara baru mencapai Rp. 2.423,69 triliun dengan kewajiban mencapai Rp. 2.796,08 triliun dan kekayaan bersih negara yang hanya Rp. 627,61 triliun. Per 31 Desember 2006, kekayaannya bersih negara bahkan minus Rp. 110,10 triliun karena aset negara hanya tercatat Rp. 1.219, 96 triliun sementara kewajibannya mencapai Rp. 1.330,06 triliun.

Begitu pula per 31 Desember 2005, dimana kekayaan bersih negara minus RP. 168,92 triliun karena asetnya hanya Rp. 1.173,13 triliun sementara kewajibannya mencapai RP. 1.342,05 triliun. "Aset negara yang perlu diselesaikan statusnya itu banyak, tapi kemajuan yang ada juga sudah banyak. PErlu kerja sama antara kementerian/lembaga (K/L) yang menguasai aset negara dengan KEmenkeu, " tutur Agus Marto dalam konferensei pers Rapat KErja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Laporan Keuangan Tahun 2012, di Kantor Kemenkeu, jakarta, kemarin.

Meski ada kemajuan dalam inventarisasi ataupun penilaian aset, Agus Marto menegaskan, masih banyak aset negara yang masih harus diterbitkan seperti pelabuhan udara, rumah dinas, dan gedung kantor. Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan, kerja sama dengan K/L sangat diperlukan dalam inventarisasi terutama untuk memastikan bahwa tanah yang diiventarisasi dalam keadaan bersih serta dalam kendali K/L.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yuniar Yanuar Rasyif mengatakan, pemerintah terus meningkatkan invetarisasi dan penilaian aset negara yang berlum terhitung "Kita sedang melakukan invetarisasi dan penilaian kembali aset jalan dan bendngan-bendungan, " papar Yuniar. Yuniar menegaskan, Kemenkeu menargetkan akan menyelesaikan inventarisasi dan penilaian aset negara pada tahun ini.

Untuk itulah, pemerintah tengah mengiatkan deteksi aset negara untuk kemudian diinventarisasi dan ditaksir nilainya. Bendungan-bendungan, misalnya, masih diiventarisasi oleh DItjen Kekayaan Negara sebelum ditaksir nilainya. maesaroh

14 cara mencegah penggelapan cek

Meskipun bukan uang tunai, cek paling rawan terhadap pencurian atau penggelapan. Dengan ukuran fisik yang ringkas, pencairan yang relatif mudah dan nominal yang besar, tak diragukan lagi cek menjadi sasaran penggelapan paling menarik bagi pegawai yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ekstra ketat—melebihi wilayah lainnya.

Berikut adalah cara mencegah penggelapan cek :

1. minimalkan penggunaan cek
2. berlakukan otorisasi bertingkat
3. minimalkan penerbitan cek tunai/cash
4. penandatanganan cek harus lebih dari satu orang
5. awasi stok buku cek
6. awasi stempel cek
7. disiplinkan nomor urut cek
8. jangan sisakan ruang dalam lembar cek
9. bandingkan antara cek register dengan bonggol cek
10. gunting cek yang batal
11. periksa cek yang belum dikirimkan
12. setor semua cek masuk dihari yang sama
13. lakukan audit mendadak
14. perbaharui kartu spesimen penandatanganan cek

4 elemen terpenting sistem pengendalian intern

implementasi sistem pengendalian intern (SPI) bukan hanya dalam bentuk pengawasan. Melainkan gabungan berbagai elemen yang berbeda. Agar sistem pengendalian intern bisa berfungsi dengan efektif, minimal terdiri dari empat elemen utama yang berjalan sinergis—saling melengkapi dan saling mendukung. Berfungsi efektif yang saya maksudkan adalah mampu meminimalisir potensi penggelapan, pencurian dan bentuk penyelewengan lainnya hingga ke titik terendah

agar efektif sistem pengendalian manajemen harus mengandung 4 elemen di bawah ini :

1. prosedur dan kebijakan yang mengikat dan jelas 
Ini fundamental sifatnya. Tidak boleh tidak, harus ada. Tanpa prosedur dan kebijakan yang jelas, pegawai tidak akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Prosedur harus mengikat, dalam artian setiap perilaku yang tidak sesui dengan prosedur akan diganjar hukuman. Prosedur haru jelas, tidak multi tafsir, tidak memiliki celah untuk memungkinkan terjadinya pelanggaran.
Misalnya: Untuk menerima barang dari pemasok/vendor, bagian receiving harus:

• Membandingkan “Surat Jalan” vs. “Purchase Order” vs “Physical Check”, untuk memastikan barang yang diterima sudah sesuai pesanan, dan surat jalan sudah sesuai kenyataan.
• Bila ada perbedaan, maka petugas receiving harus menghubungi bagian pembelian untuk kemudian diteruskan ke vendor. Vendor harus mengirimkan barang yang sesuai dengan PO selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam. Bila tidak pesanan dibatalkan.
• Apakah harus persis sama atau ada toleransi? Apakah ada pengecualian? Kalau ada pengecualian atas apa dan siapa yang berwenang memberikan approval untuk menerima perbedaan itu?
• Bila ketiganya sudah sama, maka petugas receiving harus memasukan data penerimaan, mencetak receiving slip, di staple jadi satu, untuk kemudian dikirimkan ke bagian accounting.
• Dan seterusnya.

Bila ada perbedaan antara ketiga dokumen itu tetapi petugas receiving tidak menghubungi bagian pembelian, atau bagian pembelian tidak menindaklanjuti, atau menerima perbedaan tanpa approval dari pejabat yang berwenang, maka siapapun yang melanggar harus mendapat hukuman. Tanpa itu, prosedur akan cenderung dilanggar.
Semua itu dituangkan di dalam sebuah prosedur dan kebijakan. Dan semua aktvitas (di semua wilayah operasional persahaan), harus memilik prosedur dan kebijakan yang mengikat, dan jelas.
Bayangkan kalau tidak ada prosedur, bukan saja membuat potensi penggelapan/pencurian/penyelewengan menjadi tinggi, tetapi juga membuat banyak waktu habis ditengah jalan hanya untuk bolak-balik menjalankan satu proses aktivitas, karena pegawai tidak tahu pasti harus berbuat apa.

2. Peralatan yang memadai
Piranti di sini bisa jadi berupa komputer, device tertentu (misalnya mesin finger print untuk absensi, atau scanner barcode untuk penerimaan barang dan pencatatan persediaan yang akurat, body-scanner untuk memeriksa orang yang keluar masuk dari lokasi perusahaan, camera CCTV, brankas dengan locker digital dan manual, alat penimbang, stempel digital yang dilengkapi dengan alat anti duplikasi, dll).
Peranan piranti sangat besar. Piranti dimaksudkan untuk 2 tujuan utama berikut ini :Memastikan prosedur dan kebijakan berjalan dengan mulus tanpa hambatan, dan nenutup celah peluang terjadinya penggelapan/pencurian/penyelewengan

3. pengawasan terus menerus 
4. evaluasi berkala

 

penyempurnaan atas edisi cetak Standar Akuntansi Keuangan

Salah satu upaya yang ditempuh oleh IAI dalam rangka sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah penerbitan buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012 yang merupakan kompilasi edisi cetak Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya. Dalam proses penerbitan buku ini telah dilakukan berbagai penyempurnaan atas edisi cetak Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan sebelumya meliputi:

1.	Perbaikan redaksional; dan/atau
2.	Penyesuaian karena dampak perubahan, pencabutan dan/atau pengesahan beberapa Standar Akuntansi Keuangan yang mengakibatkan perubahan Sandar Akuntansi Keuangan yang lain. Keterangan untuk penyempurnaan edisi cetak lebih jelas klik link ini : http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=&id=422